Jika teman teman ingin referensi judul skripsi beserta materi skripsinya, teman bisa mendapatkannya di SkripsiBagus.Com . Diwebsite ini menyediakan referensi skripsi lengkap, jadi sebelum judul skripsi diajukan ke dosen teman teman bisa mempelajarinya terlebih dahulu dan menyakinkan bahwa materi judul yang dipilih sudah benar benar teman teman kuasai.
Namun jika ingin referensi judul skripsi saja maka teman teman bisa memilih judul skripsi berikut ini sebagai bahan referensi judul teman teman.
Skripsi Hukum Pidana dan Perdata Terbaru
Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Pemeliharaan Konstruksi Serta Pertangjawaban Hukum Pemelihara Jasa Konstruksi Atas Ambruknya Jembatan Kutaikartanegara.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengegakan Hukum dan Pembuktian Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik di Indonesia Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa E-Commerce Secara Online Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Perancangan Busana Siap Pakai bagi Masyarakat Urban Kelas Atas dengan Karakter Aktif dan Dinamis.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bank Dari Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime).
Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Televisi Kabel) dan Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Perubahan Paket Layanan Secara Sepihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tinjauan Yuridis Mengenai Penolakan Pasien Miskin Pada Keadaan Gawat Darurat Oleh Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit).
Tanggung Jawab Notaris atas Keterangan Hak Waris yang Tidak Memasukkan Semua Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Kaitan Jual Beli Benda Tetap.
Pemberlakuan Klausula Buy Back Guarantee dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan Perusahaan Pengembang Sehubungan dengan Penyaluran Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).
Aspek Hukum Penggunaan Travel Cek sebagai Bagian dari Jasa Perbankan. Jurnal Iuridica, 3 (2). pp. 160-181. ISSN 2085-9945
Kejahatan Sistematis dalam Proses Kepailitan Debitur oleh Pihak Bank. Jurnal Iuridica, 4 (1). pp. 58-69. ISSN 2085-9945
Peranan Hukum Guna Mendukung Green Building dalam Menumbuhkan Gerakan Ramah Lingkungan. In: Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu: Inovasi Ramah Lingkungan dalam Memperkuat Karakter Bangsa yang Mandiri, Cerdas Berbudi Luhur, 8 Desember 2012, Jakarta.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Kedudukan Surat Pengangkatan Pegawai Swasta Menurut Perspektif Hukum Jaminan Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Atas Penggunaan Klausula Baku Dalam Transaksi Penyedia Jasa Pengiriman Yang Dilakukan PT.Citra Van.TIKI (Titipan Kilat) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pengawasan Pemerintah terhadap Perseroan Terbatas dalam Meminimalisir Pencemaran Air Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pertanggung Jawaban Hukum Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Sebagai Mitra Usaha Pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan Sebagai Penjamin (Corporate Guarantor) atas Utang Anak Perusahaan dalam Kepailitan.
Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2014/PN.BB Terkait Tidak Diterimanya Gugatan (Niet Ontvankelijke Verklaard)Akibat Bukti Formal Yang Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Kerugian Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Perusahaan.
Tinjauan Yuridis Kedudukan Kasus Lumpur Lapindo dan Uang Pengganti Bagi Korban Lumpur Lapindo Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan.
Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia.
Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum dan Perizinan Penambangan Nikel Berdasarkan Undang-Undang Nomon 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Legal Memorandum Atas Kasus Kepemilikan Hak Cipta Atas Potret Hasil Karya Hewan Terlatih Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan The Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS).
Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Alasan Penolakan Bilyet Giro yang Tidak Sesuai dengan Fakta dan Perlindungan bagi Pihak Ketiga Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Facebook dalam Transaksi Jual-Beli Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO KUHPerdata.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
Akuisisi Perseroan Terbatas Dihubungkan terhadap Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Tinjauan Normatif Terhadap Pembatasan Berlakunya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Uang Merugikan Keuangan Negara.
Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Telekonferensi Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Perjanjian Baku Pemesanan Rumah Susun Dihubungkan Dengan Asas Keseimbangan Bagi Konsumen.
Pertanggungjawaban Direksi Sebagai Representasi Korporasi Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Penggelapan Pajak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Perlindungan Hukum terhadap Penumpang yang Dirugikan oleh Maskapai Penerbangan Dalam Negeri yang Mengalami Penundaan Keberangkatan (Delay) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Tinjauan Yuridis Penerapan Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan Dihubungkan dengan Malpraktik dalam Praktik Kedokteran.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Denda Dalam Proses Keberatan Pajak dan Pemenuhan Prinsip Keadilan Bagi Wajib Pajak Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bunga Tinggi dan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Utang Piutang.
Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Akhir Sebagai Pengguna Hewan Potong Di Kabupaten Sumedang Di Tinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.29 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Terkait Dokumen 'Sales Order' Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Peranan Majelis Pengawas Daerah Sebagai Perpanjanangan Tangan Negara Dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 49/PUU-X/2012 Ditinjau Dari Asas Keadilan.
Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bandung dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Berkaitan dengan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Tinjauan Yuridis Pengemban Jabatan Legal Officer dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata Dalam Suatu Perseroan Terbatas.
Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dengan Adanya Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Suatu Tinjauan Yuridis Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).
Tinjauan Yuridis Tarian Tradisional dalam Rangka Ekspresi Budaya Tradisional yang Digunakan Warga Negara Asing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Tinjauan Hukum Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Penerapan Klausula Baku Dalam Transaksi Kredit Sebagai Upaya Untuk Melindungi Nasabah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.286/PDT./G/2007/PN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.206/PDT/2008/PT.BDG Terkait Sengketa Perjanjian Leasing dengan Jaminan Fidusia antara Tn. Gan Gan Jaya Wibawa (Penggugat) dan PT. Toyota Sastra Finance Service (Tergugat).
Aspek Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Bola Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pengaturan Tindak Pidana Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.
Aspek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Ahmad Dahlan Cawas.
Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan oleh Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Klaten).
Tinjauan Yuridis Sengketa Iklan Layanan Blackberry Yang Menyesatkan Antara Konsumen Dan Telkomsel (Studi Kasus Putusan BPSK kota Surakarta Nomor: 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska ).
Peran Reserse Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta, Polres Sragen Dan Polres Sukoharjo).
Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Sponsorship Yang Diselenggarakan PT. Nojorono Tobacco Internasional.
Pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.
Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Sidodadi Cabang Sragen).
Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen).
Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Study Kasus Di Bpr Bank Boyolali).
Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pendidikan Perseroan Terbatas Berdasarkan UU PT. No 40 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Notaris Di Surakarta).
Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Surakarta Dalam Pembinaan Terhadap Anak Yang Memperoleh Sanksi Tindakan.
Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di PT. Prabu Dian Kencana Kota Surakarta.
Konsumen Dan Bahan Tambahan Makanan (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Jajanan Pasar Disurakarta).
Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil ( Studi Kasus Di Wawa Rental Mobil Kabupaten Sragen).
Hak Perempuan Dalam Ikatan Nikah Sego Dan Dampaknya Terhadap Anak (Study Yuridis-Empiris Di Desa Gedong, Karanganyar).
Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata.
Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidanaberdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri).
Konsumen Dan Hygienitas Produk (Studi Tentang Perlindungan Hukum Dalam Proses Produksi di Gabungan Koperasi Susu Indonesia Boyolali ).
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ( Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali ).
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.
Perjanjian Gadai Polis Dengan Jaminan Polis Asuransi Jiwa Di Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero).
Asuransi Kerugian: Studi Tentang Asuransi Kebakaran Dengan Sistem Total Lost Only Di PT. Jasindo Surakarta.
Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Analisis Yuridis Normatif Putusan Nomor: 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg).
Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.
Perlindungan Hukum Kreditur Selaku Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Atas Harta Kekayaan Debitur yang Telah Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.
Klausula Eksonerasi Dan Konsumen Studi Tentang Kekuatan Mengikat Klausula Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Di Wilayah Surakarta.
Proses Pemeriksaan Perkara Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).
Jaminan Dan Sewa Menyewa Mobil (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci Di Surakarta).
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ( K3) Pegawai PT. Kereta Api ( Persero) DAOP VI Yogyakarta.
Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perlindungannya Terhadap Dana Simpanan Nasabah Bank.
Pelaksanaan Lelang Terhadap Benda Jaminan Sebagai Akibat Wanprestasi (Study Kasus Di Perum Pegadaian Jepara).
Perbandingan Sistem Asuransi Jiwa Secara Syariah Dan Konvensional (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Purwodadi).
Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Pd Bpr Bank Boyolali.
Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Brebes.
Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Boyolali.
Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Sebagai Implementasi Asas Publisitas Dalam Hak Tanggungan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta).
Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan L/C (Letter Of Credit) Pada PT. Batik Danar Hadi Surakarta.
Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Di Kalangan Remaja Serta Upaya Penanggulangannya Oleh Kepolisian Dan Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo.
Analisis Evaluasi Pelaksanaan Proyek Paket Pekerjaan Jalan Boyolali-Kartosuro Tahun 2011-2012 (Ditinjau Dari Kontrak Konstruksi).
Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit: Studi di Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Ngemplak Surakarta.
Perceraian Dan Akibat Hukumnya Suatu Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0689/Pdt.G/2012/Pa.Ska.
Hukum Dan Wartawan Studi Tentang Perlindungan Hukum Atas Kebebasan Pers Di Tempo.co Dan Kompas.com Dalam Menerbitkan Artikel Berita.
Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Kota Kudus.
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Blora).
Studi Tentang Permohonan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penghentian Penyidikan Di Pengadilan Negeri Surakarta.
Studi Komparasi Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Di PT. Adira Finance (Secara Konvensional) Dengan Perjanjian Pembiayaan Di BMT Surya Ummat Klaten (Secara Syariah).
Sinkronisasi Regulasi Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi.
Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana.
Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Kredit Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Di Surakarta.
Dilema Penyimpanan Benda Sitaan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) (Studi Kasus Di RUPBASAN Kelas I Surakarta, RUPBASAN Kelas II Wonogiri Dan POLRES Surakarta).
Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Microsoft Antara Universitas Muhammadiyah Surakarta Dengan CV. Trijaya Technology Bizniz.
Peran Laboratorium Forensik Dalam Pengolahan Tkp Dalam Rangka Scientific Crime Investigation.
Upaya Mempertahankan Hak Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Cara Konsiliasi Di Bpsk Kota Surakarta.
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Warisan Oleh Pengadilan Agama Surakarta.
Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Batik Bola ( Studi di Kampoeng Batik Laweyan Sutakarta).
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pembiayaan Tunai Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.
Studi Tentang Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Surakarta.
Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas.
Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitannya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.
Penerapan Teknik Interogasi Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polres Boyolali).
Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Di CV. Agung Jaya Di Pekalongan.
Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Kelompok.
KEDUDUKAN KOMISI NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.
PELAKSANAAN PEMBINAAN INTELEKTUAL ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIB TANJUNG PATI.
PERAN PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK (StudiKasus di Pengadilan Pajak).
PELAKSANAAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI DI KOTA PADANG (Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan).
PEMBERIAN KREDIT UNTUK PELUNASAN KREDIT LAIN PADA PT. BANK MESTIKA DHARMA, TBK CABANG PADANG.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman ).
PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PADANG.
PELAKSANAAN GADAI PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG.
PERANAN PT. VEEM PERTJA DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN TELUK BAYUR.
Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara PT. Expo Indomas Perkasa Dengan PT. Lintas Nusantara Sejati.
PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM TIKET PESAWAT TERBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.
Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Padang.
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN SK PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada PT. Bank Nagara Indonesia (Persero)-Tbk Cabang Padang).
Penerapan Gugatan Kelompok (Class Action) Dalam Perkara Perlindungan Konsumen Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS DAN BADAN PENGAWAS KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG TERHADAP ANGGOTA KOPERASI.
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP WANITA ETNIK MINANGKABAU DI KOTA PADANG.
PENYELESAIAN KEBERATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2OO4 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PENGADILAN TINGGI PADANG.
PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PROSES PEMBRISAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG.
PERANAN KOMITE AUDIT DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PT. SEMEN PADANG.
PENGATURAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT DI ZEE MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. .
PENEGAK HUKUM TERHADAP KORPORASI ANGKUTAN UMUM YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN UDARA DIDAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN BUSINESS TO CUSTOMER YANG DILAKUKAN MELALUI INTERNET.
PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR DENGAN PERJAN RS. DR. M. DJAMIL PADANG.
Perlindungan Terhadap Tertanggung Bangunan Gedung pada PT. Jasaraharja Putera (Studi di Kota Padang).
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSPORT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SEDERHANA DAN RUMAH SANGAT SEDERHANA DI SUMATERA BARAT.
PERAN ADVOKAT MEMBERIKAN JASA HUKUM DALAM BERPERKARA PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO3 DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1B BUKITTINGGI.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM TAHUN 2009-2011.
STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013.
ASPEK HUKUM PENDIRIAN KANTOR CABANG SYARI'AH OLEH BANK BNI KONVENSIONAL DALAM PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARI'AH DI INDOIIESIA.
REINVENTARISASI TANAH ULAYAT SEBAGAI ASET NAGARI MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU AKIBAT PERUBAHAN WILAYAH KITA PADANG.
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG KOTA BUKITTINGGI.
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NAPSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANGNO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA DI KOTA PAYAKUMBUH.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA PADANG.
PELAKSANAAN PERUNTUKKAN TANAHWAKAF YANG DIMUAT DALAMIKRARWAKAF OLEH PENGELOLAWAKAF DI KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGANHUKUMTERHADAP PENDUDUKSIPIL PADA KONFLIK LIBYA TAHUN 2011 DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA IV 1949.
PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.
PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA BANK NAGARI CABANG PARIAMAN.
EKSISTENSI LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.
PENERAPAN MUDHARABAH PADA PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI PT. BANK NAGARI UNIT USAHA SYARIAH CABANG PADANG.
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B KOTA BUKITTINGGI.
PENEGAKAN HUKUM ATAS DELIK PENGANIAYAAN TERHADAP WARTAWAN DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Polres Kota Padang).
PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MENEMUKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN (Studi Kasus di Polres Padang Panjang).
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Bagi Peserta Askes Di RS. DR. M Djamil Padang.
PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG DALAM PERKARA NO. 74/PDT.G/2005.PN. PDG.
Analisis Penguatan Sektor Informal di Kota Padang.
PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK TUNTUTAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PUTUSAN PERKARA SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat).
PELELANGAN KAYU SITAAN HASIL TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DITINJAU DARI PASAL 45 KUHAP.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DI POLRESTA PADANG
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ( Studi Kasus Putusan Nomor : 57/ PID/ 2006/ PT. PDG ).
TINJAUAN PEMBERLAKUAN PERDA KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2011 MENGENAI PAJAK HOTEL PADA RUMAH KOS DI KOTA PADANG
ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DENGAN CARA PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM HUKUM INDONESIA.
Cacat Badan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA padang.
Implikasi Keterlambatan Pengesahan Arah Kebijakan Umum (AKU) Terhadap Proses Penyusunan Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah (APBD) (Studi Kasus: AKU dan APBD Kota padang).
MODEL SINKRONISASI DA\N KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM).
PENYUSUNAN MODEL SINKRONISASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEWENANGAN PENEGAK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM).
TANGGUNG JAWAB PENGURUS PRIMKOPAD (PRIMER KOPERASI ANGKATAN DARAT) DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH O1.O4.O5 PADANG TERIIADAP ANGGOTA DAN PIHAK KETIGA.
TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SUATU BADAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA DAN PIHAK KETIGA DI KANTOR GUBERNUR SUMATERA BARAT.
PERANAN BUNDO KANDUANG DALAM MENANGGULANGGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI SUMATERA BARAT.
IMPLIKASI ASPEK KEBENCANAAN DALAM PENATAAN RUANG KOTA PADANG SEBAGAI DAERAH RAWAN GEMPA.
PELAKSANAAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0304/AGAM DI KOTA BUKITTINGGI.
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi pada Kondisi Cacat Tetap Korban Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya ( Studi pada PT. Jasa Raharja (Persero) ).
PELAKSANAAN PERJANJIAN ALIH DEBITUR (OVER CREDIT) ATAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) CABANG PADANG.
.gif)
0 komentar:
Posting Komentar